Uncategorized

Belajar dari Sekolah Advokasi BEM FK UNS

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban akan tetapi masih ada orang yang haknya tidak terpenuhi meski kewajiban mereka telah mereka penuhi. Keadaan ini terjadi oleh karena kebijakan yang dibentuk oleh orang yang memiliki kekuatan, menekan hak orang lain guna memaksimalkan hak-hak mereka. Di sinilah advokasi yang berarti membela (membela orang-orang yang terenggut haknya). Advokasi merupakan upaya memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. Advokasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mendesakkan terjadinya perubahan sosial secara bertahap maju melalui serangkaian perubahan kebijakan publik. Advokasi merupakan keseluruhan aktivitas yang diselenggarakan dalam rangka pembelaan terhadap masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pendampingan, dan pemberdayaan hukum. Advokasi juga dilakukan dalam rangka pembelaan terhadap masyarakat yang terampas dan terlanggar hak asasinya.

Dalam memperbaiki kebijakan publik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti content of law, structure of law, dan culture of law. Content of law merupakan isi dari pada hukum atau kebijakan tersebut. Hal yang dicermati di sini adalah mengenai sumber hukum tersebut, legalitas  dan isi hukum itu sendiri apakah seimbang tidak berat sebelah. Structure of law meliputi orang-orang/perangkat yang akal menjalani kebijakan tersebut. Terkadang oleh karena kurangnya sosialisasi, perangkatnya sendiri masih melanggar kebijakan karena kekurangtahuan mengenai kebijakan tersebut. Culture of law merupakan kuatnya kebijakan tersebut sehingga menjadi suatu kebiasaan(membudaya) dalam kehidupan mereka yang terlibat dalam kebijakan tersebut.

BEM FK UNS melalui kementrian advokasi bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan mahasiswa di bidang pelayanan pendidikan, keuangan, sarana-prasarana, kebijakan publik, dan pemenuhan hak-hak mahasiswa di Fakultas Kedokteran UNS. Kementrian advokasi bertanggung jawab atas pencerdasan mahasiswa, pengkajian, dan penyikapan isu-isu strategis yang ada. Dalam melaksanakan fungsinya, Kementrian Advokasi berkoordinasi dengan BEM UNS, BEM Fakultas se-UNS, serta kemahasiswaan, DEMA, HMP, dan ormawa Fakultas Kedokteran UNS. Advokasi yang dilakukan BEM FK UNS saat ini  adalah mengenai dana kasih, asuransi kesehatan, penundaan SPP/UKT, dan temu birokrat.

Dalam menjalankan fungsi advokasi diperlukan langkah-langkah yang dimulai dari input, kajian, output dan evaluasi. Input ini meliputi pengumpulan, klarifikasi, filtrasi, dan penetapan isu strategis. Kementrian advokasi dapat menerima isu-isu berdasarkan laporan dari mahasiswa langsung ke kementrian advokasi. Selain itu melalui koordinasi dengan HMP dan DEMA guna menjaring isu-isu yang lebih luas lagi. HMP melalui bidang Kajian strategis(atau semacamnya) menjaring isu-isu tingkat prodi yang dapat diatasi oleh pihak prodi. Sedangkan DEMA menjaring isu-isu yang lebih luas lagi, yang menyangkut masalah di lingkup fakultas. Untuk tahun kepengurusan 2013/2014 DEMA bersama dengan HMP bersama melakukan penjaringan isu melalui kuesioner. Setelah didapatkan isu-isu strategis dari kuesioner DEMA dan HMP mengolah data kuesioner yang didapat untuk dianalisa dan dibuat kesimpulan yang keseluruhannya dibuat dalam suatu makalah. Hasil yang didapat ini kemudian disampaikan dalam rapat dengar pendapat. Setelah itu makalah yang berisi data yang valid tadi digunakan oleh kementrian advokasi guna melakukan advokasi ke dekanat. Isu-isu yang telah di advokasi ini selanjutnya dievaluasi melalui follow-up  dan audiensi.


Kajian Strategis (Kastrat)

Kajian strategis memiliki fungsi mengkaji, menelaah isu-isu yang berorientasi terhadap perbaikan(solusi). Hal yang dikaji dalam kajian strategis merupakan suatu isu yang sudah merupakan fakta. Dalam menyikapi suatu isu perlu ditanggapi secara obyektif, dipilih mana yang realistis untuk dilakukan kajian, isu yang mendesak untuk dikerjakan dan strategis (menyangkut kepentingan umum). Isu yang berupa fakta ini paling mudah di dapat dari media.  Meski saat ini banyak media yang ditumpangi oleh orang yang memiliki kepentingan, di sinilah fungsi obyektif berperan, dengan melakukan uji silang dengan sumber lain untuk menguji kebenaran isu tersebut. Kajian dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan referensi dari sumber tepercaya seperti jurnal, buku teks, UU, media, dll. Kajian dilakukan oleh lebih dari dua orang. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan subyektifitas kajian. Setiap isu yang ada Perlu dipandang secara menyeluruh.

Setelah dilakukan kajian akan ditemukan suatu kesepakatan yang berupa suatu pernyataan sikap. Pernyataan sikap ini perlu dikemas sesuai dengan sasaran yang menerimanya. Setelah dikemas dengan baik kemudian dilakukan aksi. Aksi dapat dilakukan secara indoor maupun outdoor. Aksi secara indoor ini dapat berupa negosiasi, lobbying, audiensi, kuliah umum, ceramah pakar, advokasi dll. Sedangkan aksi outdoor dapat berupa Press release, mimbar bebas, maupun demonstrasi. Hal yang penting untuk diperhatikan sebelum melakukan aksi adalah menyatukan persepsi publik terutama pihak yang dibela agar sedemikian (pencerdasan publik).


Negosiasi dan Lobbying dalam Advokasi

Negosiasi dan lobbying dalam advokasi memiliki esensi untuk mengenali perbedaan kepentingan dari setiap pihak. Ketika kita sudah memahami kepentingan setiap pihak kita dapat lebih fleksibel dalam menentukan strategi untuk meraih tujuan. Namun, dari negosiasi dan lobbying bukan hanya tentang tercapainya tujuan pihak sendiri melainkan juga tentang pihak lawan (win-win Solutions).

Negosiasi merupakan usaha untuk meningkatkan keuntungan antara kedua belah pihak. Negosiasi hanya dapat terjadi apabila terdapat rasa saling menginginkan terjadinya negosiasi antar pihak yang terlibat. Tidak jauh berbeda dengan negosiasi, lobbying juga memiliki tujuan yang sama dengan negosiasi. Hal yang membedakan adalah kecenderungan lobbying adalah lebih informal, dapat dilakukan sewaktu-waktu dan di manapun.

Negosiasi dan lobbying akan efektif apabila kita dapat memahami siapa lawan kita dan juga didukung dengan persiapan yang matang. Kita perlu memahami siapa lawan kita mulai dari latar belakang lawan, kesukaan lawan, hingga kepentingan lawan itu sendiri. Persiapan yang baik akan meningkatkan daya tawar kita dalam negosiasi dan lobbying. Hal yang perlu disiapkan adalah data. Data perlu menggunakan data yang valid guna meningkatkan daya tawar kita.

Teknik Kepengawasan

 Teknik Kepengawasan adalah pengawasan kebijakan tertentu dari stakeholder (lembaga yang membuat kebijakan) oleh tim pengawas. Pengawasan dimulai dari melakukan kajian kebijakan yang berdasar kepada kepentingan serta cakupan isu itu sendiri. Setelah itu melakukan pernyataan sikap untuk menjelaskan posisi tim pengawas terhadap stakeholder. Setelah itu tim pengawas akan mengumpulkan data mengenai dampak kebijakan yang dijalankan. Data dapat berupa kuesioner, hasil audiensi, maupun wawancara kepada pihak yang menjadi objek kebijakan tersebut. Selanjutnya data dipublikasikan secara konstan dalam bentuk propaganda. Propaganda ini bertujuan untuk membentuk opini publik sehingga diharapkan masyarakat dapat memberi tekanan terhadap stakeholder apabila terjadi penyimpangan dalam kebijakan.

Dalam melakukan sebuah pengawalan atau pengawasan isu dalam ranah universitas yang menyangkut mahasiswa keseluruhan, hendaknya tidak mengatasnamakan golongan melainkan oleh sebuah lembaga resmi yang secara eksekutif menaungi seluruh mahasiswa. Namun, bila dalam perkembangannya lembaga eksekutif mahasiswa tidak mampu menaungi pengawalan ataupun pergerakan isu tersebut, dapat pula dibentuk suatu forum cair yang melibatkan seluruh perwakilan lembaga juga perseorangan mahasiswa. Selanjutnya dari forum cair ini ditunjuk seorang koordinator yang akan menjadi penghubung bagi senat mahasiswa maupun pihak rektorat.

Hal pertama yang harus dimiliki dalam melakukan pengawasan adalah memiliki landasan hukum pergerakan, misal dalam UKT berupa surat edaran Dikti no 21/E/T/2012 dan peraturan pemerintah mengenai pembiayaan pendidikan tinggi dan petunjuk teknis mekanisme penghitungan UKT. Selanjutnya pastikan kebijakan UKT yang ditetapkan rektorat telah sesuai dengan rambu-rambu peraturan tersebut dengan membandingkan rincian UKT dalam bentuk unit cost dan mengkroscek biaya pemasukan dengan keadaan di lapangan. Tidak mudah untuk mendapatkan data-data tersebut. Namun dapat dicapai jika mahasiswa melakukan audiensi menuntut dipublikasikannya rincian unit cost masing-masing ke seluruh mahasiswa, atau dengan menjalin hubungan dengan orang dalam. Setelah mendapat dan mengkroscek data tersebut hasilnya dipublikasikan dalam bentuk propaganda guna membentuk opini mahasiswa menjadi perhatian terhadap masalah UKT. Propaganda diberikan dengan kemasan sesuai pasar target sasaran. Kerja selanjutnya tim pengawas adalah memasuki tataran penentuan kebijakan dalam arti lain bila tujuannya ingin mengubah suatu kebijakan maka harus mampu masuk ke forum senat universitas dan mampu menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam tatanan universitas, kalau perlu dengan merangkul ormas dan dekan-dekan yang mampu membawakan suara mahasiswa.

 

Teknik Kepengawasan

 Teknik Kepengawasan adalah pengawasan kebijakan tertentu dari stakeholder (lembaga yang membuat kebijakan) oleh tim pengawas. Pengawasan dimulai dari melakukan kajian kebijakan yang berdasar kepada kepentingan serta cakupan isu itu sendiri. Setelah itu melakukan pernyataan sikap untuk menjelaskan posisi tim pengawas terhadap stakeholder. Setelah itu tim pengawas akan mengumpulkan data mengenai dampak kebijakan yang dijalankan. Data dapat berupa kuesioner, hasil audiensi, maupun wawancara kepada pihak yang menjadi objek kebijakan tersebut. Selanjutnya data dipublikasikan secara konstan dalam bentuk propaganda. Propaganda ini bertujuan untuk membentuk opini publik sehingga diharapkan masyarakat dapat memberi tekanan terhadap stakeholder apabila terjadi penyimpangan dalam kebijakan.

Dalam melakukan sebuah pengawalan atau pengawasan isu dalam ranah universitas yang menyangkut mahasiswa keseluruhan, hendaknya tidak mengatasnamakan golongan melainkan oleh sebuah lembaga resmi yang secara eksekutif menaungi seluruh mahasiswa. Namun, bila dalam perkembangannya lembaga eksekutif mahasiswa tidak mampu menaungi pengawalan ataupun pergerakan isu tersebut, dapat pula dibentuk suatu forum cair yang melibatkan seluruh perwakilan lembaga juga perseorangan mahasiswa. Selanjutnya dari forum cair ini ditunjuk seorang koordinator yang akan menjadi penghubung bagi senat mahasiswa maupun pihak rektorat.

Hal pertama yang harus dimiliki dalam melakukan pengawasan adalah memiliki landasan hukum pergerakan, misal dalam UKT berupa surat edaran Dikti no 21/E/T/2012 dan peraturan pemerintah mengenai pembiayaan pendidikan tinggi dan petunjuk teknis mekanisme penghitungan UKT. Selanjutnya pastikan kebijakan UKT yang ditetapkan rektorat telah sesuai dengan rambu-rambu peraturan tersebut dengan membandingkan rincian UKT dalam bentuk unit cost dan mengkroscek biaya pemasukan dengan keadaan di lapangan. Tidak mudah untuk mendapatkan data-data tersebut. Namun dapat dicapai jika mahasiswa melakukan audiensi menuntut dipublikasikannya rincian unit cost masing-masing ke seluruh mahasiswa, atau dengan menjalin hubungan dengan orang dalam. Setelah mendapat dan mengkroscek data tersebut hasilnya dipublikasikan dalam bentuk propaganda guna membentuk opini mahasiswa menjadi perhatian terhadap masalah UKT. Propaganda diberikan dengan kemasan sesuai pasar target sasaran. Kerja selanjutnya tim pengawas adalah memasuki tataran penentuan kebijakan dalam arti lain bila tujuannya ingin mengubah suatu kebijakan maka harus mampu masuk ke forum senat universitas dan mampu menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam tatanan universitas, kalau perlu dengan merangkul ormas dan dekan-dekan yang mampu membawakan suara mahasiswa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *